Tak Ikut Aturan, Penerima Ternak Bisa Dipenjara dan Denda Rp 50 Juta

biogas

Bantuan ternak bergulir bagi kelompok tani di Sikka pada tahun 2015 menelan dana Rp 1.720.420.900 yang akan diluncurkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sikka.

Dana tersebut akan dipakai untuk kegiatan bantuan ternak berupa sapi, kuda, babi dan kambing. Yang mana bantuan tersebut menggunakan sistem bergulir. Kelompok yang mendapat bantuan ternak harus mengembalikan bantuan tersebut guna dibagikan kepada kelompok lain.

Untuk sapi dan kuda terima satu ekor kembali pun satu ekor. Sedangkan ternak kambing dan babi terima satu ekor kembali dua ekor untuk digulirkan lagi.

Semua penerima bantuan ternak telah membuat surat kontrak kerja dan jika ada yang menyalahkan bantuan tersebut akan dipidana penjara enam bulan dan denda Rp 50 juta.

Demikian penjelasan Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Sikka, Junida Pollo, kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Sabtu (7/2/2015) siang.

Junida menjelaskan, bantuan ternak kepada kelompok masyarakat yang diberikan merupakan usulan dari setiap desa dan kecamatan melalui musrenbang.

Usulan tersebut diakomodir lalu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sikka mengganggarkan dana guna memberikan bantuan ternak bagi warga.

Jika ada yang mengusul langsung ke dinas, lanjutnya, pihaknya biasanya selalu mengakomodir bantuan dari APBD I Provinsi NTT dan APBN Pusat yang masuk ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sikka.

Junida mengungkapkan, pada tahun 2015 ini bantuan ternak sapi tersebar di 13 kecamatan dan 29 desa. Bantuan kuda di lima kecamatan dan 5 desa. Bantuan kambing pada 11 kecamatan dan 16 desa. Sedangkan babi menyebar di 19 kecamatan dan 31 desa.

“Untuk ternak ternak sapi ada 145 ekor, kuda 20 ekor,babi 198 ekor dan kambing 177 ekor. Umur ternak sapid an kuda 1 ½ tahun atau siap kawin. Babi dan kambing usianya 8-12 bulan,” ujar Junida.

Junida mengharapkan, dengan adanya bantuan ini masyarakat berupa kelompok yang sudah dibentuk memanfaatkan bantuan yang ada dengan baik. Dengna begitu bantuan ternak ini tidak digunakan untuk pesta dan acara lain.

“Dalam kontrak kerja kami sudah tegaskan. Yang menyalahkan bantuan ada sanksi pidana denda. Dasarnya ada pada Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ternah Daerah. Ancaman pidana enam bulan dan denda Rp 50 juta,” tegas Junida.

( tribunnews.com )

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below