Meningkatkan Kualitas Masyarakat Peternakan

ayam petelur

Oleh : Ir. A Purwanto, Ketua ISPI dan Ketua HANTER

Tulisan ini pernah disampaikan pada acara PASARNAS 2002, ISMAPETI WIL. IV dan BEM Fapet UNITRI Malang, Senin 23 September 2002 di Malang dan acara DISKUSI PANEL ISPI dalam rangka Konggres ke-VIII,  Selasa 24 September 2002 di Lembang,  Bandung

Pertumbuhan populasi penduduk, urbanisasi serta pertumbuhan pendapatan masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia dalam dua dasa warsa ke depan akan sangat pesat.  Hal ini berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan pangan termasuk produk peternakan secara nyata.  Peningkatan kebutuhan pangan bukan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan,  namun juga disebabkan oleh perubahan pola konsumsi masyarakat termasuk diantaranya perubahan konsumsi protein nabati ke protein hewani.  Diharapkan perubahan tersebut diatas juga merupakan kesempatan bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya.

Revolusi peternakan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses yang saling terkait dalam hal produksi, konsumsi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Proses-proses tersebut diatas akan mendorong peningkatan kapasitas produksi saat ini,  sistim distribusi serta dapat berakibat semakin memburuknya lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu Pemerintah bersama industri harus saling bekerjasama dalam membuat kebijakan serta rencana investasi jangka panjang yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pangan,  perbaikan nutrisi, dan pendapatan masyarakat seraya menjaga kelestarian lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat luas.

Lima tahun sudah Indonesia diterpa krisis yang tak kunjung usai sampai hari ini, banyak pengamat ekonomi menawarkan solusi kepada pemerintah agar menjadikan pertanian sebagai basis perekonomian bangsa. Alasannya, bertolak pada pengalaman beberapa negara seperti Uni Soviet. Negara yang adidaya saat itu jatuh disebabkan karena pertaniannya yang lemah, sehingga harus menggantungkan kebutuhan pangannya kepada negara-negara Barat dan akhirnya terpecah belah. Begitupun dengan negara-negara di Afrika mengalami kesulitan di dalam menjalankan roda pembangunannya, bahkan beberapa negara mengalami pertumbuhan negatif, karena pertaniannya tidak mendukung ketahanan pangan yang kuat sebagai landasan berjalannya keseluruhan proses pembangunan. Ada juga anggapan tentang majunya suatu negara sering dikaitkan dengan kemajuan dunia industrinya. Sebenarnya pendapat ini tidak salah, namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan kondisi pertaniannya?

Ternyata kemajuan dunia industrinya terlebih dahulu diikuti dengan kemajuan pertanian. Namun tidak ada salahnya jika kita punya niatan untuk belajar bahwa kemajuan atau kemunduran suatu bangsa bukanlah suatu proses yang linear. Sejarah peradaban umat manusia menunjukkan bahwa ada peradaban suatu bangsa yang mengalami kemunduran, tetapi ada pula kita saksikan peradaban maju.

Tinggal bagaimana kita mau mempelajari kemunduran dan kemajuan sebuah peradaban itu. Mengenai proses pembelajaran ini setidaknya Boulding memberikan pendapatnya bahwa kemajuan peradaban umat manusia sebagaimana yang terjadi hari ini adalah hasil dari revolusi noogenetik, yaitu replikasi informasi dan pengetahuan yang sangat cepat sebagai landasan proses pembelajaran individu atau kelompok.
Menyambung pendapat Boulding maka “modernisasi” sering dijadikan sebagai aliran pembangunan dibelahan dunia ini termasuk Indonesia.

Namun, istilah “modernisasi” selama ini telah mengalami dekonstruksi meskipun secara empiris terbukti menyebabkan berbagai persoalan ketimpangan di masyarakat. Dari beberapa penelitian dan kajian tentang dampak modernisasi, hasilnya memang menunjukkan bahwa modernisasi ternyata menciptakan polarisasi sosial, karena teknologi yang diintroduksi ternyata tidak netral skala, sehingga hanya petani kaya yang menikmati hasil modernisasi tersebut. Kondisi inilah yang diistilahkan oleh Sajogyo (1982) dengan istilah “modernization without development”. Meski harus diakui pula bahwa ada kajian yang mengatakan sebaliknya.

Jika dikaitkan ke sub sektor peternakan yang juga bagian kekuatan dalam dunia pertanian maka akan memperkuat mengapa terjadinya dekonstruksi “modernisasi”.

Pertama, pendapatan peternak tradisional (baca: peternakan rakyat) masih belum cukup untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kenyataan ini berhubungan dengan menurunnya harga riil dari komuditas primer pertanian/peternakan selama hampir 100 tahun, sedangkan harga riil produk olahannya, seperti ayam olahan (chicken nugget, fried chicken, sosis, dll) cenderung meningkat.

Kedua, rendahnya produktivitas. Ambil contoh peternakan tradisional yang dikembangkan di pedesaan, keterbatasan kepemilikan lahan dan modal, tingkat pengetahuan dan teknologi yang minim menyebabkan semakin berkurangnya minat beternak yang akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas. Dan, status keterbelakangan seringkali diidentikan dengan peternak tradisional kita.

Ketiga, “kekalahan” peternak tradisional. Secara umum struktur usaha pertanian di Indonesia di dominasi oleh pertanian rakyat dengan jumlah petani yang begitu banyak tetapi ouput per unit usaha relatif kecil dibandingkan dengan pasar. Seperti halnya peternakan didominasi oleh usaha peternak tradisional yang umumnya hanya berupa usaha sambilan keluarga sehingga  relatif kecil dan tidak memenuhi syarat skala ekonomis. Akibatnya, peternak hanya berperan sebagai price taker berhadapan dengan pengusaha yang secara spasial seringkali bersifat monopolistik dan oligopolistik. Kasus pelaksanaan kemitraan misalnya, seringkali berpola sentralistik/top down dari inti ke plasma sehingga persoalan bagi keuntungan sering menjadi konflik antar inti dan plasma.

Keempat, homogenitas pemeliharaan ternak. Adanya kecenderungan peternak tradisional diarahkan untuk menjadi peternak non lokal (baca: ayam ras) karena perputaran modal yang relatif cepat dibandingkan jenis ternak lokal (seperti ayam kampung, itik, kambing, sapi , dll). Disamping itu, informasi yang diberikan ke peternak baik melalui media massa maupun penyuluhan seakan-akan diarahkan untuk mendukung homogenitas pemeliharaan ternak, contoh pola kemitraan. Sehingga, budaya peternak tradisional secara tidak sadar tergeserkan dan akhirnya pola yang terkesan dipaksakan tersebut menyebabkan tingkat kerugian yang cukup besar baik bagi peternak tradisional yang menjadi plasma maupun perusahaan sebagai inti.

Tingkatan Pengertian Modernisasi

Sebagai sebuah istilah, “modernisasi” memiliki dua tingkatan pengertian. Pertama, modernisasi sebagai suatu strategi ekonomi untuk peningkatan produksi melalui perbaikan teknologi. Dalam dunia peternakan, ini bisa dilihat dari sorotan kepada peternak tradisional akan rendahnya skala kepemilikan ternak akibat rendahnya penguasaan teknologi. Disadari, memang ini merupakan pengertian yang sempit, yakni modernisasi hanya dijadikan sebuah instrumen pembangunan.
Kedua, modernisasi sebagai suatu aliran pemikiran pembangunan, yang memiliki sejumlah asumsi dasar dalam memahami keterbelakangan suatu masyarakat. Menurut Saderson (1993) paling tidak terdapat tiga asumsi3 yaitu:

Keterbelakangan cenderung dilihat sebagai suatu “keadaan asli (original state)”, sebagai suatu keadaan masyarakat yang telah ada dalam aneka bentuknya. Penganut modernisasi melihat bahwa keterbelakangan itu disebabkan belum masuknya kapitalisme. Karena itu, untuk keluar dari ketertinggalan, harus terbentuk masyarakat kapitalisme modern.

Keterbelakangan merupakan akibat dari banyaknya kekurangan yang ada di dalam suatu masyarakat. Salah satu kekurangan yang dimaksud adalah dalam formasi kapital, sehingga untuk mengantisipasi keterbelakangan diperlukan formasi kapital baru.

Masyarakat terbelakang biasanya tidak mempunyai semacam kesadaran atau mentalitas yang menawarkan perkembangan. Kemajuan dikatakan terjadi jika bila orang telah mengadopsi pemikiran rasional, nilai-nilai lokal masyarakat dianggap tidak kondusif bagi pencapaian kemajuan. Jadi, dengan kata lain, masalah keterbelakangan suatu masyarakat bersumber dari masyarakat itu sendiri, sehingga solusinya adalah perlunya bantuan luar. Dan, pihak luar inilah yang akan men set up proyek pembangunan, dengan sejumlah keyakinan bahwa model yang akan diciptakannya bersifat universal.

Parahnya, aliran pemikiran modernisasi telah mengakar pada pengambil kebijakan baik masa lalu maupun sekarang. Bahkan tidak sedikit pula kalangan akademis turut mendukung dan terjebak pada aliran ini. Adanya pencakokan model kemitraan atau vertikal intergrated secara semu kesemua wilayah secara homogen, serta ditinggalkannya kearifan lokal atau potensi lokal untuk pengelolaan sumberdaya, merupakan contoh kecil dari dominasinya aliran modernisasi ini dalam praktek pembangunan di Indonesia.

Tentunya ke depan modernisasi sebagai aliran pembangunan sudah saatnya ditinggalkan. Dikarenakan secara empiris terbukti gagal dalam mengapresiasikan nilai dan sistem lokal sehingga program-program pembangunan cenderung tenokratis, sentralistis, dan kurang membumi. Akibatnya hanya sebagian elit lokal yang bisa memanfaatkan modernisasi, sehingga sulit menciptakan pemerataan dan justru menciptakan ketimpangan baru. Lalu, bagaimana menempatkan modernisasi sebagai instrumen dalam pembangunan peternakan masa depan?

Tantangan, Formasi Sosial dan Modernisasi

Ke depan wajah peternakan kita dihadapkan dengan berbagi tantangan. Jumlah penduduk Indonesia yang berkisar 210 juta jiwa menjadikan negara ini bak “gadis cantik” yang dilirik oleh negara-negara pengekspor pangan. Dari data impor produk pertanian misalnya, nilai impor daging sapi meningkat dari US$ 6,13 juta pada tahun 1993 menjadi US$ 36,52 juta pada tahun 1997. Susu meningkat dari US$ 96,5 juta pada tahun 1993 menjadi US$ 114,8 juta pada tahun 1996 dan kemudian menurun menjadi US$ 94,4 juta pada tahun 1997 sebagai dampak krisis moneter.

Begitupun dengan impor daging ayam mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Hanya saja impor daging ayam ini berupa paha ayam asal Amerika Serikat dan semenjak 1996 hingga 2000 volumenya pun terus bertambah dari ratusan metrik ton (MT) hingga terakhir tahun 2000 sebanyak 14.000 MT4.

Ditambah lagi, hampir 50% komponen bahan pakan ternak diimpor. September tahun yang lalu misalnya tercatat, impor jagung rata-rata per tahun sampai 2001 mencapai 1,3 juta ton dengan nilai tak kurang dari US$ 150 juta atau sekitar Rp 150 milliar. Impor jagung tersebut didatangkan dari berbagai negara, tercatat 60% jumlah impor datang dari AS, 30% dari Argentina, dan 10% sisanya didatangkan dari berbagai negara antara lain Perancis, Irlandia, Brasil, Peru, Uruguay, Zimbabwe, ataupun dari Azerbaijan dan Cina5.

Intinya, dunia peternakan kedepan menghadapi tantangan besar. Alasannya, pertama, jumlah penduduk Indonesia yang semakin besar, dimana diikuti dengan tingkat konsumsi daging sapi, susu, daging dan telur ayam yang masih rendah sehingga membuka peluang yang cukup besar dimasa mendatang. Tercatat, Indonesia menduduki posisi terendah tingkat konsumsinya setelah Bangladesh di negara Asean yaitu daging (7,10 kg/kapita/tahun), telur (3,48 kg/kapita/tahun) dan susu (6,50 liter/kapita/tahun). Kedua, jagung dan tepung ikan yang merupakan bahan baku pakan ternak dan ketergantungannya terhadap impor cukup besar merupakan peluang usaha. Dan, ketiga, dalam jangka panjang bagaimana berorientasi ekspor meskipun diperlukan kerja keras.
Dengan melihat tantangan yang sekaligus potensi yang ada, maka diperlukan modernisasi peternakan sedini mungkin. Tentunya dengan tidak meninggalkan kondisi peternakan Indonesia yang didominasi oleh peternak tradisional.

Artinya, pembangunan peternakan kedepan tidak menimbulkan kesenjangan antara pihak industri yang mempunyai teknologi dan modal dan pihak peternak tradisional yang minim teknologi dan modal. Sehingga pengembangan peternakan tersebut harus hati-hati.

Pengembangan peternakan jelas akan membentuk cara produksi  yang baru, sehingga akan tercipta formasi sosial yang baru pula. Formasi sosial merupakan gejala dimana dua atau lebih cara produksi hadir secara bersamaan dalam masyarakat, dan salah satu cara produksi mendominasi yang lainnya (Arief Budiman, 1995). Ketika suatu cara produksi kapitalis yang dominan, maka disebut formasi kapitalis, begitu pula ketika cara produksi trasidional atau feodal yang dominan (Arif Satria, 2001).

Konsep formasi sosial itu perlu dipahami sehingga masyarakat tidak melihat secara hitam dan putih. Memang dibutuhkan waktu yang lama untuk merombak formasi sosial tradisional menjadi formasi sosial kapitalis, sehingga dalam kondisi ini diperlukan transformasi dari formasi sosial kapitalis yang memiliki teknologi dan modal ke formasi sosial tradisional yang tidak memiliki teknologi dan modal. Dan, akhirnya tercipta suasana yang cair dalam membangun.

Yang patut dicatat dan mendapat perhatian adalah apakah terpinggirkannya cara produksi tradisional dalam formasi sosial kapitalis merupakan adaptasi ataukah merupakan “kekalahan”. Kalau merupakan adaptasi maka modernisasi akan lebih merupakan instrumen percepatan evolusi. Sebaliknya kalau merupakan “kekalahan” maka modernisasi akan bersifat zero sum game, dan ini merupakan potensi konflik sosial.

Fenomena “kekalahan” peternak tradisional dapat dilihat akhir-akhir ini, ketika adanya benturan antara pola mandiri dan pola kemitraan. Alhasil, peternak tradisional dihadapkan pada pilihan apakah terus mandiri dengan keterbatasan teknologi dan modal ataukah bermitra dengan inti (baca: industri). Sampai hari ini pun belum ada data yang jelas berapa jumlah kuantitatif pergeseran peternak tradisional yang memilih mandiri atau bermitra. Tapi, dalam kenyataannya pola mitra mendominasi pulau Jawa dan Sumatera, meskipun terus terdapat kerugian di dua belah pihak, memakan biaya sosial dan lingkungan yang tidak kecil.

“Kekalahan” peternak tradisional pun terjadi saat mereka melakukan adaptasi terhadap modernisasi dengan menjadi plasma di industri-industri peternakan. “Kekalahan” mereka tidak lagi dalam pertarungan antar cara produksi, melainkan dalam hubungan produksi. Dengan memasuki cara produksi yang lebih modern, mereka berhadapan dengan hubungan produksi yang berbeda sekali dengan hubungan produksi pada cara produksi tradisional.

Hubungan produksi pada cara produksi yang baru bersifat hirarkhis dengan spesialisasi pekerjaan semakin tinggi sementara disisi lain pengetahuan masih sangat minim (seperti pengetahuan mengenai pemasaran ternak). Namun “kekalahan” para plasma adalah pada pola bagi hasil yang seringkali bias kepada inti. “Kekalahan” plasma sepenuhnya mereka sadari, namun mereka tak berdaya. Dan, hingga kini belum ada organisasi peternak yang memperjuangkan nasib plasma secara sistematis. Selayaknya, organisasi (seperti ISPI, PDHI, GAPPI, Forum Masterindo, GPPU/GPMT, dst) tidak bertindak hanya untuk kepentingan golongan sendiri.

Modernisasi peternakan ke depan mesti memperhatikan lingkungan strategis yang baru, yakni otonomi daerah dan berbagai aturan internasional. Di era otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah jangan sampai menghambat pengembangan peternakan dan dituntut keras untuk meregulasi pengelolaan sumberdaya peternakan. Beberapa daerah setelah diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 begitu over acting dalam menerapkannya, sehingga merugikan dunia usaha termasuk usaha peternakan.

Di Lampung, peraturan daerah (perda) mengatur bahwa seluruh produk pertanian/peternakan yang diproduksi  (telur, daging, jagung, kopi, lada dsb) apabila dipasarkan keluar daerah akan dikenakan retribusi sesuai jenis produknya sedangkan barang yang masuk dari luar Lampung bebas biaya retribusi. Begitupun di Bandung, barang yang diproduksi disuatu Kabupaten disekitar Jawa Barat apabila dipasarkan ke kabupaten lain sekitarnya dikenakan retribusi. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah Pusat seyogyanya memiliki kerangka umum kebijakan pengelolaan sumberdaya pertanian/peternakan bagi daerah dalam mengeluarkan regulasi.

Juga yang perlu diperhatikan lingkungan strategis baru lainnya adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara-negara maju. Seperti, persyaratan jaminan keamanan (food safety) dan kualitas pangan (quality assurance) yang ketat bagi produk pertanian yang masuk ke negara maju tersebut. Melalui organisasi perdagangan dunia, Word Trade Organization (WTO) perlu dicermati mengenai dua kesepakatan yaitu sanitary and phytosanitary (SPS) untuk keamanan pangan, dan tecnical barrier to trade (TBT). Sebagai konsekuansi logis Indonesia dituntut untuk melakukan berbagai persiapan dan penyesuaian. Tentunya dengan tidak meninggalkan peternak tradisional dalam modernisasi peternakan sehingga tuntutan globalisasi tidak memarjinalkan pihak-pihak yang selama ini terbukti ikut membangun bangsa.

Beberapa Pendekatan Menuju Modernisasi

Modernisasi peternakan pada hakekatnya tidak menciptakan kesenjangan sosial ataupun dominasi formasi sosial tertentu. Akan tetapi, bagaimana menciptakan iklim yang dapat memberikan keuntungan bersama sehingga yang harus dikedepankan adalah sub sektor peternakan dapat ditumbuh kembangkan. Dalam rangka menuju modernisasi peternakan maka perlu dilakukan beberapa pendekatan dari formasi sosial yang ada, dengan tujuan menciptakan kondisi yang kompetitif dan tidak terjadinya kesenjangan sosial serta keterbelakangan peternak tradisional.

Pendekatan industri partisipatif. Pendekatan partisipatif ini dilakukan dua arah baik formasi sosial kapitalis dan formasi sosial tradisional. Formasi sosial kapitalis yang memiliki teknologi dan modal perlu melakukan “kesadaran transformasi” ke formasi sosial tradisional yang cenderung terbelakang. Secara garis besar formasi sosial tradisional (peternak tradisional) berdomisili di wilayah pedesaan yang umumnya melakukan kegiatan ekonomi skala rumah tangga (household) dan tidak efisien dari tinjauan skala produksi. Dalam kondisi seperti ini, maka gagasan “industri partisipatif (participative of industry /PI)” dapat mendorong terciptanya modernisasi peternakan yang sekaligus bertujuan untuk memecahkan masalah pengangguran di Indonesia.

Gagasan “PI” tidak lain untuk memperkuat peternakan dalam negeri dalam rangka menghadapi persaingan global. Ketertinggalan Indonesia dari segi teknologi peternakan oleh negara-negara maju menjadikan kita sadar akan kondisi peternakan dalam negeri. Mempertentangkan keberadaan formasi sosial kapitalis yang dimotori oleh industri-industri peternakan dan formasi sosial tradisional yang terkenal dengan peternak tradisional akan menguras tenaga yang sangat besar. Untuk itulah, posisi industri peternakan yang telah memiliki teknologi dan modal perlu menggandeng dan melibatkan peternak tradisional agar modernisasi peternakan tidak terkesan terjadinya kesenjangan sosial yang lebih jauh lagi.

Namun, sebelum “PI” diterapkan sebaiknya peternak tradisional perlu membentuk organisasi sebagai wadah produksi. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan kebersamaan dan posisi tawar dengan pihak industri. Sementara pihak industri yang memiliki modal menanamkan modalnya ke wadah tersebut bukan atas nama per peternak. Dalam penanaman modal tersebut, kesetaraan merupakan syarat mutlak sebelum membuat aturan main yang akan disepakati bersama. Juga perlu mendapat perhatian dalam modernisasi peternakan adalah faktor kebudayaan, seperti yang diungkapkan Masri Singarimbun dan David Penny bahwa Indonesia adalah suatu negara dengan kebudayaan beraneka ragam,  karena itu diperlukan banyak cara untuk memecahkan masalah alokasi sumber-sumber secara efisien.

Penelitian ekonomi Indonesia yang mengabaikan faktor-faktor kebudayaan yang khas dan mendasar akan memberikan hasil yang kurang berharga atau bahkan memberikan pengertian yang keliru6.

Pendekatan sumberdaya lokal (local of resources approach/LRA). Boleh dikatakan kegagalan pembangunan peternakan di Indonesia karena meninggalkan “local of resources” sebagai basis peternakan Indonesia. Tercatat beberapa sumberdaya lokal yang selama ini belum tergali dengan baik potensinya adalah sapi bali di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan ayam kampung yang tersebar di pulau Jawa dan pelosok negeri ini.

Melihat sumbedaya lokal ini, modernisasi peternakan diarahkan kepada pengembangan wilayah komoditas unggulan (production strategi) dan penguatan sumberdaya manusia dari aspek pengetahuan, keterampilan serta motivasi kemandirian. Dengan sendirinya modernisasi peternakan akan menghilangkan mitos karakteristik peternak tradisional yang identik dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan keterampilan dan pengetahuan mengenai cara beternak dan sebagainya.

Pendekatan swadaya (swadaya approach/SA). Pandangan James Scot, peneliti ekonomi Asia Tenggara, mengatakan bahwa sumber kerawanan permasalahan masyarakat petani di Asia Tenggara bersumber pada tiga faktor, yaitu kerawanan ekologis, kerawanan sistem harga, dan kerawanan penanaman monokultur.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, demi ketahanan masyarakat pedesaan perlu ditempuh empat cara melalui swadaya masyarakat, usaha-usaha non pertanian, bantuan pemerintah, dan bantuan melalui organisasi sosial keagamaan. Cara pertama dan kedua merupakan cara swadaya, sedang cara ketiga dan keempat sebagai upaya non swadaya.
Dengan cara seperti inilah, kemandirian masyarakat dapat terwujud dan dapat mempertahankan diri dengan cara gotong royong atau tolong menolong sesama warga masyarakat.

Penutup

Dalam tulisan online ini, saya ingin menyampaikan bahwa kegagalan kita membangun dunia peternakan disebabkan konsep pembangunan peternakan tidak dipandang secara holistik. Untuk itulah, modernisasi peternakan merupakan upaya atau instrumen pembangunan peternakan yang dapat mengantisipasi jurang kesenjangan yang terjadi selama ini antar pelaku di dunia peternakan. Modernisasi peternakan tidak hanya memperhatikan kemampuan sebuah bangsa untuk menghasilkan produk dalam jumlah memadai yang berkualitas tinggi, melainkan memperhatikan unsur-unsur sosial dan budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Modernisasi peternakan tidak bersifat arogan untuk mendukung formasi sosial tertentu. Akan tetapi, bagaimana mencairkan formasi sosial yang ada untuk bersama-sama membangun dunia peternakan sebab ancaman global tidak hanya menghancurkan satu formasi sosial saja melainkan akan menghancurkan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menuju kearah modernisasi peternakan,  maka diperlukan pendekatan-pendekatan yang tangguh dan tepat dengan memperhatikan masa lalu, sekarang dan masa depan.

Perlu dihindari adanya distorsi kebijakan yang hanya menguntungkan satu pihak dan mengesampingkan kepentingan pihak lain. Pendekatan seperti “PIA”, “LRA”, dan “SA” merupakan gagasan yang mudah-mudahan dapat memecahkan kebekuan di dunia peternakan selama ini.  Pelestarian lingkungan hidup,  kesehatan masyarakat serta kesejahteraan ternak merupakan isu potensial yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan industri peternakan ke depan.

( poultryindonesia.com )

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below